Mikirbae.com

1. Turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan pemimpin organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya.
2. Kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan.
3. Memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang (money politic) dalam mencapai suatu tujuan.
4. Turut melaksanakan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah misalnya tentang pajak.
5. Menaati dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang ada di masyarakat dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Hak dan kewajiban setiap warga negara, untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya
4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif.
5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana, dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

1. Pendidikan Kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kompetensi Kewarganegaraan, yaitu:1). pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge);2). keterampilan kewarganegaraan (civic skills);3). watak-watak kewarganegaraan (civic disposition).
2. Pelatihan dasar kemiliteran, merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga kemanan dan ketertiban negara. Misalnya, pelatihan dasar militer anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) atau melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
3. Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
4. Pengabdian sesuai dengan profesi, merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya.

1. Ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik.
2. Tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
3. Hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
4. Gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Contohnya di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Separatisme jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam.
2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara/kerusuhan massa.
3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrem atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
4. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain.
6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional.
7. Potensi konflik antarkelompok/golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA.
8. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional.
9. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antarkelompok dan antardaerah.
10. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain.
11. Cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak bisa menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak yang kalah sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.

1. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila misalnya masuknya ideologi lain, seperti liberalisme, komunisme.
2. Ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya.
3. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila.
4. Ancaman terhadap ekonomi adalah semakin bebasnya berbagai produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, menjamurnya restoran, investasi asing, dan perusahaan asing, dapat menjadi ancaman ekonomi nasional.
5. Penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal loging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang.
6. Ancaman sosial budaya dilakukan melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing.
7. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya.

1. Insiden Bendera di Surabaya : bermula dari orang Belanda mengibarkanbendera Merah Putih Biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan yangmenimbulkan amarah rakyat. Kemudian mereka menyerbu hotel danmenurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalumengibarkan kembali sebagai bendera Merah Putih.
2. Pertempuran Lima Hari di Semarang : Peristiwa ini menewaskan ±400 orangveteran AL Jepang yang memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarangkemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadimenjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi namasalah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang.
3. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 : diawali oleh kedatangan brigade 29 dipimpin oleh Brigadir Mallaby yang mengakibatkan kerusuhan dengan pemuda (dipimpin oleh Bung Tomo) karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh Sekutu. Saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Mallaby tewas. Pertempuran ini menumpahkan darah 15.000 orang. sehingga, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.
4. Pertempuran Ambarawa : diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang untuk membebaskan tentara Sekutu. Karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa.
5. Pertempuran Medan Area : pertempuran antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata dan disebut Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu NICA menjalar ke seluruh kota Medan, dan Sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu.
6. Bandung Lautan Api : Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung dengan berat hati. Sebelum keluar dari Bandung tanggal 23 Maret 1946, pejuang RI menyerang markas Sekutu dan membumihanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwatersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam lagu “Hallo Hallo Bandung.”
7. Pertempuran Margarana : I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan kurang lengkap, pasukan Ngurah Rai dikalahkan dalam pertempuran “Puputan” di Margarana utara Tabanan Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya.
8. Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda : Agresi Militer I dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata.
9. Perang Gerilya : perang dengan berpindah-pindah tempat, dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1.000 Km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras.

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatra, dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda.
3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5. Antara enam bulan sampai satu tahun, akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.

1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 27 ayat (3) tentang pembelaan negara, Pasal 30 tentang pertahanan negara.
2. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 183.
4. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan kewarganegaraan;.
2. Pelatihan dasar kemiliteran.
3. Pengabdian sebagai anggota TNI/Polri.
4. Pengabdian sesuai profesi.

1. Lakukanlah analisis terhadap salah satu peraturan perundang-undangan.
2. Carilah informasi tentang isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bela negara tersebut.
3. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain dengan meminta bimbingan dari guru

1. Pengajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) di sekolah
2. Pengabdian tentara nasional Indonesia (TNI) secara sukarela dan wajib
3. Pengabdian sesuai profesi (Bidan, Tentara, Guru, Pegawai swasta, dll)
4. Perilaku cinta tanah air, seperti membeli produk dalam negeri, tidak mudah terpengaruh budaya asing, dll

1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja.
3. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
5. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia.
6. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi.
7. Pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya pencegahan masalah sosial di Indonesia, yaitu: Pemberian kartu Asuransi Kesehatan (Askes), Pemberian Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) bagi warga tidak mampu, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi para siswa, Pengadaan sekolah terbuka, Pengadaan program pendidikan di luar negeri, Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberian bantuan modal.

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi.
2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah.
4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah.
5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan.
6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi

1. Melalui jalur pendidikan, formal maupun informal.
2. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan
3. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri.
4. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah.
5. Pelaksanaan pelatihan/pendidikan analisis gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program/perencanaan pembangunan.
6. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan

1. Carilah informasi tentang tokoh bangsa/tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender melalui koran, majalah, buku perpustakaan internet, atau melakukan wawancara dengan tokoh tersebut.
2. Buatlah laporan biografi perjalanan hidupnya dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender.
3. Presentasikan di depan kelas dengan bimbingan guru.

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi antara lain tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Tidaktercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan.
2. Faktor Budaya, Kebudayaan yang berkembang saat ini, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung menirubudaya asing memicu munculnya masalah sosial.
3. Faktor Biologis. Faktor biologis menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan sebagainya. Ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi.
4. Faktor Psikologis. Faktor psikologis muncul jika psikologis masyarakat sangat lemah, jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan pekerjaaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu menimbulkan luapan emosi yang dapat memicu konflik antaranggota masyarakat.

1. Suku Bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya.
2. Adat Istiadat Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga, disebut adat istiadat.
3. Agama Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah, merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut.

1. Parental Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya, di daerah Aceh dan Jawa Barat
2. Patrilineal Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya, di daerah Palembang dan Batak
3. Matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya, di daerah Minangkabau

1. Terciptanya integritas nasional
2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antarsuku, agama, budaya, dan golongan
3. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa.

1. Terjadinya konflik dalam masyarakat
2. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegangteguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil mengenai tradisi, adatistiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkunganpertamanya
3. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggapbahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan suku yang lainnya
4. Fanatisme, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadapkeyakinan yang lain

Keragaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Keberagaman sosial budaya merupakan kekayaan tersendiri dan bisa menjadi hal yang tidak dapat tertandingi dibandingkan dengan daerah lain. Dengan semakin kaya akan sosial dan budaya maka suatu daerah akan lebih berharga dan disegani. Banyaknya suku, agama, ras menunjukkan bahwa keberagaman adalah sebuah hal yang sangat indah dan patut untuk dilestarikan, karena dengan melestarikan kebudayaan maka sama saja membiasakan diri menjaga keunikan atau kekhasan daerah.

Dalam kondisi yang majemuk tentu perlu sesuatu yang bisa mempersatukan, di Indonesia kita kenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya berbeda - beda tetapi tetap satu jua. Dengan adanya semboyan tersebut walaupun kita berbeda karena keberagaman tetapi tetap merasa satu dan saling memiliki serta saling menghormati antar satu sama lain. Hal ini akan menjadi tolok ukur bahwa keberagaman akan melahirkan sesuatu yang hebat dan menjadi kesatuan yang erat.

Meskipun tidak semua warga masyarakat bisa menerima keberagaman. Namun kita harus menghargai pilihan mereka. Kita juga harus bisa berteman dan berbuat baik terhadap semua orang tanpa memandang suku dan budayanya. Tidak mencemooh adat istiadat, pakaian adat, atau budaya yang berbeda dengan budaya kita.

1. Konflik antarsuku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku sering kali menyebabkan perbedaanadat istiadat, budaya, sistem keke-rabatan, dan norma sosial dalammasyarakatnya
2. Konflik antaragama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memilikikeyakinan atau agama berbeda atau antar kelompok dalam agamatertentu
3. Konflik antarras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan rasyang lain
4. Konflik antargolongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras

1. Tidak adanya persamaan pandangan antarkelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya
2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan
3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat
4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah
5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku
6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontorversial, dan pertentangan (konflik)

1. Menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berarti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dannorma kelompoknya sendiri
2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimilikiterhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut
3. Hubungan antarpenganut agama kurang harmonis. Fanatisme terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun, kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain
4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya.

Latar belakang diselenggarakannya perjanjian Malino adalah untuk menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Kubu Islam dan Kristen sama-sama sepakat meletakkan senjata, saling berangkulan dan memaafkan serta bahu-membahu menyongsong masa depan di Poso yang damai, tenang dan tenteram.

Deklarasi Malino I atau Deklarasi Malino untuk Poso , adalah perjanjian damai yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Desember 2001 di Malino , Kabupaten Gowa , Sulawesi Selatan . Perjanjian ini menyatukan orang - orang Kristen dan Muslim yang bertempur di Poso dalam konflik komunal dari tahun 1998 hingga 2001 , yang juga dikenal sebagai kerusuhan Poso. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada saat itu, Jusuf Kalla .

Dampak dari perjanjian malino adalah dua komisi dibentuk: Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, dan Komisi Sosial Ekonomi. Komisi Keamanan memiliki dua tanggung jawab utama: pertama, dalam bidang keamanan, fokus pada perlucutan senjata dan repatriasi para pengungsi ; kedua, dalam bidang penegakan hukum.

Komisi Sosial Ekonomi ditugaskan dengan sepuluh program: rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, repatriasi pengungsi, asuransi jiwa, rehabilitasi fisik, normalisasi kegiatan ekonomi warga, dukungan sosial, pengembangan program pengasuhan, evaluasi dan pemantauan berkala, dan perkembangan program terkait untuk semua ini. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Poso Dinas Sosial), dengan pengecualian dana rekonsiliasi yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Poso dan Kelompok Kerja Malino 1.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi Kabupaten Poso mencapai hingga 54 juta rupiah . Pemerintah pusat juga telah menerapkan beberapa program untuk korban dan pengungsi konflik. Selain itu, program rekonsiliasi Poso juga direncanakan sebagai langkah selanjutnya dari Deklarasi Malino.

1. Perpecahan dalam masyarakat
2. Kerugian harta benda dan korban manusia
3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada
4. Perubahan kepribadian

1. Preventif : upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerja sama, latihan bersama, saling menghargai, menghormati, dan sebagainya
2. Represif : upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya
3. Kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerja sama, dan sebagainya

1. Carilah informasi tentang tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat.
2. Tentukan salah satu tokoh dan cari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik.
3. Susunlah skenario untuk menyimulasikan peran tokoh mediator dalam menyelesaikan konflik.
4. Simulasikan di depan kelas sesuai dengan skenario peran tokoh mediator tersebut