Satuan Pendidikan Aman Bencana

1. Pilar satu, fasilitas belajar yang lebih aman. Fasilitas sekolah aman merupakan fasilitas sekolah dengan gedung, isinya, dan halaman sekitarnya memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, termasuk kelayakan bagi anak berkebutuhan khusus.
2. Pilar dua, manajemen penanggulangan bencana dan kesinambungan pendidikan. Pilar dua, membahas mengenai perencanaan yang berfokus pada kesetaraan untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak-anak. Pilar 2 SPAB diwujudkan dengan membentuk perwakilan komite manajemen bencana sekolah, menyusun kebijakan, melakukan kajian risiko, serta menyusun rencana kesinambungan pendidikan. Untuk menjamin keberlanjutan, maka diperlukan kegiatan pemantauan dan pengkinian dokumen-dokumen SPAB yang telah disusun.
3. Pilar tiga, pendidikan pengurangan risiko dan resiliensi. Pendidikan pengurangan risiko dan resiliensi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam jangka panjang. Pada praktiknya pendidikan pengurangan risiko dan resiliensi ini berupa peningkatan kapasitas bagi warga sekolah dan pengawas sekolah, praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan, integrasi materi PRB dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler serta kampanye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis.

1. Persiapan dan konsolidasi program SPAB oleh pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebencanaan di daerah bersama satuan pendidikan.
2. Penilaian mandiri awal oleh satuan pendidikan atau baseline.
3. Pelatihan PRB dan program SPAB berbasis inklusif bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pemerintah desa.
4. Pelatihan PRB dan satuan pendidikan aman bencana untuk peserta didik.
5. Workshop kajian risiko bencana partisipatif.
6. Workshop penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana.
7. Workshop penyusunan prosedur tetap kedaruratan bencana pembuatan media publikasi satuan pendidikan.
8. Simulasi kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan secara teratur.\
9. Penilaian mandiri akhir atau enline.
10. Evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut dan pemuttakiran.

Peran sekolah adalah sebagai benteng perlindungan pertama yang komprehensif, tidak hanya melalui infrastruktur yang aman, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan warga sekolah, serta pemulihan pasca-bencana yang terencana

1. Modul pilar 1 tentang fasilitas satuan pendidikan yang aman. Misalnya lokasi yang aman. Struktur bangunan yang aman, desain dan penataan ruang kelas yang aman, dan ketersediaan fasilitas kesiapsiagaan seperti alat pemadam api, alat peringatan tanda bahaya, kotak P3K, jalur evakuasi, dan titik kumpul.
2. Modul pilar 2 tentang manajemen bencana dan kesinambungan pendidikan. Dimulai dari kajian risiko bencana, membentuk tim siaga bencana, menyusun prosedur tetap keselamatan, dan rencana aksi. pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan.
3. Modul pilar 3 tentang pendidikan, pengurangan risiko bencana dan resiliensi. Upaya dan strategi pendidikan pengurangan risiko bencana melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. 

1. Pertama, penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana pada saat prabencana. Petunjuk teknis tersebut mengatur kewajiban kementerian, pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. dalam mengimplementasikan program satuan pendidikan aman bencana pada situasi prabencana.
2. Kedua, penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat. Petunjuk teknis tersebut mengatur kewajiban kementerian, pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat. 
3. Ketiga, pemulihan layanan pendidikan pasca bencana. Petunjuk teknis tersebut mengatur kewajiban kementerian, pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan dalam pemulihan layanan pendidikan pasca bencana.
4. Keempat, pembentukan sekretariat bersama satuan pendidikan aman bencana daerah. Pembentukan sekretariat bersama satuan pendidikan aman bencana daerah sekretariat bersama SPAB Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sesuai kewenangan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program SPAB.
5. Kelima, pemberian penghargaan penyelenggaraan program SPAB. Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan dan masyarakat yang menyelenggarakan program SPAB.
6. Keenam, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Seknas SPAB melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program SPAB yang dilaksanakan oleh Sekber SPAB Daerah dan  satuan pendidikan.