Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang besar dan kecil pernah terjadi. Dari semua pergolakan yang ada pihak yang paling dirugikan tak lain adalah rakyat, bangsa kita sendiri. Dengan mempelajari sejarah bangsa kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa.. Salah satunya adalah pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948-1965.
Salah satu pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai dengan 1965 adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide, cita-cita, pandangan, atau gagasan berupa konsep yang bisa dijadikan asas, pendapat, tujuan, dan penunjuk arah kelangsungan hidup. Aliran politik besar yang terdapat di Indonesia sejak Pemilu 1955 terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, kelompok teosofis/kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.
Peristiwa pergolakan yang termasuk dalam kategori ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
| No. | Nama Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 | Pemberontakan PKI 1948 adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Puncak gerakan yang dilakukan oleh PKI adalah pernyataan tokoh-tokoh PKI tentang berdirinya Soviet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar pancasila dengan dasar Komunis. PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada saat pimpinan PKI dipegang Muso PKI melakukan pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun. PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali dan tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. |
| 2. | Peristiwa G30S/PKI | Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya tewas dalam suatu usaha percobaan kudeta. Setidaknya terdapat enam teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini :
|
| 3. | Pemberontakan DI/TII | Darul Islam adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1942 dipimpin oleh politisi Muslim radikal, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Akibat Perjanjian Renville Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong)-nya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI/TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI/TII nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar, dan di Aceh dipimpin Daud Beureuh. Perbedaan latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh adalah karena DI/TII Jawab Barat tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat sedangkan pemberontakan DI/TII di Aceh karena pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatra Utara, sementara Pasukan Ulama Seluruh Aceh menolak keputusan tersebut. Atas tindakan makarnya, Soekarno menjatuhkan hukuman mati pada Kartosuwiryo. Sebenarnya, Kartosoewiryo adalah sahabat karibnya. Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo mengakhiri perjuangannya dan ditangkap bulan Juni 1962 oleh tentara Republik Indonesia. Dia kemudian diadili secara kilat dan dijatuhi hukuman mati pada september 1962. |
2. Pergolakan Berkaitan Kepentingan (vested interest).
Selain pergolakan yang berkaitan dengan ideologi di Indonesia juga terjadi pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.
Termasuk dalam kategori pergolakan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.
Selain pergolakan yang berkaitan dengan ideologi di Indonesia juga terjadi pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.
Termasuk dalam kategori pergolakan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.
| No. | Nama Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | APRA | Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari kesatuan Depot Speciale Troepen (depot pasukan khusus KNIL) pada tanggal 15 Januari 1949. APRA tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Perdana Menteri RIS Moh. Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat, dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas. |
| 2. | RMS | RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. RMS bertujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III dipimpin oleh kolonel bernama A.E Kawilarang. Pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng Nieuw Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. |
| 3. | Andi Aziz | Andi Azis adalah seorang bekas Perwira KNIL yang bergabung Ke APRIS. Ia diterima masuk APRIS. Pada hari pelantikanya ia menggerakan pasukannya menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI termasuk Mokoginta. Aksi yang dilakukan Andi Aziz berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Akhirnya Andi Azis dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Jogjakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. |
3. Pergolakan Berkaitan Sistem Pemerintahan.
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur.
| No. | Nama Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | PRRI | Pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957.
Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. |
| 2. | Persoalan Negara Federal dan BFO | Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI. Politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah menjadi kelompok yang menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz adalah cermin dari pertentangan ini. |
Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental dan tenaga bangsa. Hikmah yang dapat diperoleh adalah dari pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia pada periode1948-1965 adalah :
- Kesadaran terhadap pentingnya integrasi .bangsa bangsa.
- Keteladanan tokoh-tokoh yang yang berperan dalam mempertahankan keuntuhan bangsa dalam menghadapi menghadapi ancaman disentegrasi bangsa .
- Pentingnya rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta terhadap nusa dan bangsa Indonesia
- Jika memiliki pendapat yang berbeda, akan lebih baik jika berdiskusi dahulu dan jangan memaksakan kehendak apalagi dengan mengeksekusi banyak orang yang tak bersalah
- Bersikap waspada dalam pergaulan, dan menambah wawasana sebanyak mungkin agar tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang ingin memberontak/membahayakan kesatuan dan persatuan RI
0 komentar:
Post a Comment
Mohon tidak memasukan link aktif.