Mikirbae

1. Berpikir sebelum berkata atau menyampaikan sesuatu kepada oranglain;
2. Pikirkan akibat dari kata-kata yang akan kita ucapkan;
3. Berbicara seperlunya tanpa harus memperbanyak pembicaraan yangtidak bermanfaat;
4. Sampaikan maksud dengan bahasa yang halus dan tidak berbelit-belit;
5. Tidak meninggikan atau mengeraskan suara ketika berbicara;
6. Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada lawan bicara;
7. Berusaha membalas perkataan buruk dengan perkataan yang baik dansopan.

No.	Tutur Kata yang Baik	Tutur Kata yang Buruk
1.	Andaikan kamu lebih rajin mungkin nilai rapornya akan lebih baik dari nilai ini.	Kamu malas sekali belajar, sehingga kamu jadi bodoh dan nilai rapornya jelek sekali.
2.	Apakah Bang Becak bersedia mengantar saya ke Pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya?	Ke Pasar Tanah Abang, Bang. Berapa?
3.	Berapakah Ibu mau menjual tauge ini?	Berapa nih, Bu, tauge nya?
4.	Bolehkan saya meminjam guntingmu sebentar?	Pinjam guntingnya sebentar, Ya!

2. Bersikap Sesuai dengan Nilai Pancasila

No.	Sila	Sikap yang Sesuai
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suaatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2.	Kemanusian Yang Adil dan Beradab	Mengakui persamaan derajat. Persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran daan keadilan. Bangsa Indoneesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama denganbangsa lain.
3.	Persatuan Indonesia	Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber- Tanah Air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
4.	Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta memperpertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia	Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk halhal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

No.	Sila	Sikap yang Tidak Sesuai
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	Menganggap agam lain rendah, sehingga cenderung melecehkan, bahkan dalam skala ekstream menganggap agama lain kotor hanya agamanya sendiri yang suci dan agama lain layak untuk di singkirkan Hanya bergaul dengan orang yang seagama Memisahkan atau meminoritaskan orang yang berbeda kepercayaan Menganggap sesat orang yang bereda keyakinan Tidak mau menerima pemberian bentuk apapun dari orang yang berbeda agama
2.	Kemanusian Yang Adil dan Beradab	Acuh terhadap tetangga yang kesusahan, menutup telinga dan tidak mau tahu urusan mereka yang kesusahan dan sentiasa bersombong diri Memilih-milih dalam bergaul, hanya mau bergau dan bermasyarakan dengan orang-orang yang dianggap sederajat sepangkat
3.	Persatuan Indonesia	Hanya mementingkan suatu suku atau golongannya sendiri Tidak memiliki rasa prihatin terhadap perpecahan bahkan menganggap acuh terhadap masalah atau konlfik yang sedang terjadi di Indonesia Meremehkan suku atau golongan lain dan menganggap dirinya yang paling benar serta pantas di sanjung
4.	Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Otoriter dalam memimpin, selalu memandang buluh dan memihak terhadap suatu golongan Mementingkan kepentingan golongan atau pribadi Pengambilan keputusan sepihak, tanpa membahas secara musyawarah Menganggap yang mayoritas yang memenangkan segalanya tanpa memandang pendapat golongan lain dan bersikap acuh
5.	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia	Membedakan fasilitas umum antara pejabat dan rakyat biasa Keadilan hanya untuk golongan tertentu, dalam artian menindak suatu permasalahan selalu tebang pilih dan menguntungkan pihak yang seharusnya salah Membeda-bedakan perhatian antar suku

3. Berperilaku Sesuai dengan Nilai Pancasila

No.	Sila	Contoh Perilaku
		Baik	Buruk
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	Menjalankan ibadah secara taat sesuai kepercayaan yang dianut, karena Indonesia mengakui adanya 5 agama dan menjunjung tinggi kepercayaan Ketuhanan bukan lagi dinamisme, Selalu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah Memberikan kebebasan orang lain memeluk agama dan keyakinan Tidak menghina pemeluk agama dan keyakinan orang lain Tidak melakukan penistaan agama (melecehkan, merendahkan, dsb) Toleransi dalam kehidupan beragama	Menganggap agam lain rendah, sehingga cenderung melecehkan, bahkan dalam skala ekstream menganggap agama lain kotor hanya agamanya sendiri yang suci dan agama lain layak untuk di singkirkan Hanya mau bergaul dengan orang yang seagama Memisahkan atau meminoritaskan orang yang berbeda kepercayaan Menganggap sesat orang yang bereda keyakinan Tidak mau menerima pemberian bentuk apapun dari orang yang berbeda agama
2.	Kemanusian Yang Adil dan Beradab	Mengakui dan menghargai keberadaan orang lain, bermasyarakat secara adil tanpa membedakan golongan Menghargai harkat dan martabat manusia yang sederajat Keluhuran budi, sopan santun dan susila Tata pergaulan dunia yang universal, ini sesuai dengan nilai kesetaraan artinya setiap manusia memiliki kesejahteraan, tanpa membedakan suku, ras dan agama	Acuh terhadap tetangga yang kesusahan, menutup telinga dan tidak mau tahu urusan mereka yang kesusahan dan sentiasa bersombong diri Memilih-milih dalam bergaul, hanya mau bergau dan bermasyarakan dengan orang-orang yang dianggap sederajat sepangkat. Membiarkan orang lain mengalami kesusahan tanpa berusaha untuk membantunya.
3.	Persatuan Indonesia	Saling ketergantungan satu sama lain, tolong menolong, bekerja sama dengan orang demi kesejahteraan bersama Menunjukkan kehidupan kebangsaan yang bebas, tidak memaksakan kehendak Cinta tanah air dan bangsa, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, tidak melakukan pemborosan, tidak merusak lingkungan, tidak mengambil hak orang lain (mencuri), ikut usaha pembelaan negara sesuai profesi masing-masing Pengakuan dan kebersamaan dalam keberagaman, tidak memaksakan agama lain, merasa senasib sepenanggungan.	Hanya mementingkan suatu suku atau golongannya sendiri Tidak memiliki rasa prihatin terhadap perpecahan bahkan menganggap acuh terhadap masalah atau konlfik yang sedang terjadi di Indonesia Meremehkan suku atau golongan lain dan menganggap dirinya yang paling benar serta pantas di sanjung Menunjukkan sikap lebih mementingkan kelompok atau golongan sendiri daripada kepentingan nasional atau kepentingan bangsa dan negara.
4.	Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Kedaulatan rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Hikmah kebijaksanaan melalui pikiran yang sehat, memusyawarahkan kepentingan bersama dan tidak memihak Tanggung jawab berdasarkan hati nurani, ikhlas, dan amanah menjadi pejabat, pelayan publik Mufakat atas kehendak rakyat bersama Asas kekeluargaan dalam musyawarah, selalu musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan kepentingan bersama	Otoriter dalam memimpin, selalu memandang buluh dan memihak terhadap suatu golongan Mementingkan kepentingan golongan atau pribadi Pengambilan keputusan sepihak, tanpa membahas secara musyawarah Menganggap yang mayoritas yang memenangkan segalanya tanpa memandang pendapat golongan lain dan bersikap acuh
5.	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia	Perlakuan yang adil dalam berbagai kehidupan atau tidak diskriminasi Menghilangkan politik dinasti (kekuasaan turun menurun; dari orang tua ke anaknya) Kamakmuran masyarakat yang berkeadilan, meratakan keadilan tanpa memandang status dan kepentingan Keseimbangan yang adil dalam antara kehidpan pribadi dan masyarakat Keseimbangan yang adil  antara kebutuhan jasmani dan rohani, materi dan spiritual	Membedakan fasilitas umum antara pejabat dan rakyat biasa Keadilan hanya untuk golongan tertentu, dalam artian menindak suatu permasalahan selalu tebang pilih dan menguntungkan pihak yang seharusnya salah Membeda-bedakan perhatian antar suku Lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan bersama.

Label:Kelas IX

No.	Lingkungan	Bentuk Perilaku
1.	Lingkungan keluarga	Mematuhi perintah orang tua Ibadah tepat waktu Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga
2.	Lingkungan sekolah	Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan Tidak mencontek ketika sedang ulangan Memperhatikan penjelasan guru Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku Tidak kesiangan
3.	Lingkungan masyarakat	Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Melaksanakan tugas ronda Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti Menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Membayar iuran warga
4.	Lingkungan Bangsa dan Negara	Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Memiliki KTP Memiliki SIM Ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum Membayar pajak Membayar retribusi parkir Membuang sampah pada tempatnya.

Perilaku yang Bertentangan Dengan Hukum Beserta Sanksinya

• 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
• 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

No.	Lingkungan	Bentuk Perilaku
1.	Lingkungan keluarga	Mengabaikan perintah orang tua Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar Ibadah tidak tepat waktu Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak Menonton tv sampai larut malam Bangun kesiangan
2.	Lingkungan sekolah	Mencontek ketika ulangan Datang ke sekolah terlambat Bolos mengikuti pelajaran Tidak memperhatikan penjelasan guru Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah
3.	Lingkungan masyarakat	Melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma yang berlaku di masyarakat Mangkir dari tugas ronda malam Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas Mengkonsumsi obat-obat terlarang. Membuang sampah sembarangan
4.	Lingkungan Bangsa dan Negara	Tidak memiliki KTP dan  SIM Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas Melakukan tindak pidana. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara Tidak berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Umum Merusak fasilitas negara dengan sengaja

Macam-Macam Sanksi

No.	Norma	Pengertian	Contoh	Sanksi
1.	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran	Beribadah, berbuat baik, dan  suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa)
2.	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan	Berlaku jujur, menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yanga merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya)
3.	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat	Menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan
4.	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)	Harus tertib, harus sesuai prosedur	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.

Label:Kelas IX

1. Pengertian Hukum

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
• Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
• Peraturan itu bersifat memaksa.
• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Bacalah sumber belajar lain baik yang berasal dari media cetak maupun online yang berkaitan dengan pengertian hukum. Carilah tiga pengertian hukum menurut para pakar.

No.	Nama Pakar	Rumusan Pengertian Hukum
1.	Prof. Mr. E.M. Meyers	Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.
2.	Leon Duguit	Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.
3.	Drs. E. Utrecht, S.H.	Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
4.	J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woejono Sastropranoto, S.H.	Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukum tertentu.

No.	Dasar Penggolongan	Jenis Hukum
1.	Berdasarkan sumbernya	Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturanperaturan kebiasaan Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara (traktat) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2.	Berdasarkan tempat berlakunya	Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat). Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya
3.	Berdasarkan bentuknya	Hukum tertulis, yang di bedakan atas dua macam sebagai berikut: (a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukukan, sehingga tidak perlu lagi peratu ran pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata dan KUH Dagang. (b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga nasyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh dikalangan masyarakat itu sendiri.
4.	Berdasarkan waktu berlakunya	Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Ius Constituendum (hukum negatif), yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang (RUU)
5.	Berdasarkan cara mempertahankanya	Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum meterial. Misalnya Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata dan sebagainya.
6.	Berdasarkan sifatnya	Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan , maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang-undang). Misalnya ketentuan dalam pewarisan ab-intesto (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (testamen)
7.	Berdasarkan wujudnya	Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.
8.	Berdasarkan isinya	Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga negara), menyangkut kepentingan umum (publik). Hukum publik terbagi atas: Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Hukum privat (sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbgi atas: Hukum Perdata, yaitu huku mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Hukum Perniagaan (dagang), yaitu mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya)

3. Tujuan Hukum

No.	Nama Pakar	Rumusan Tujuan Hukum
1.	Apeldoorn	Tujuan hukum menurut Apeldoorn dalam bukunya Inleiden tot de studie van het Nederlandse recht menyatakan bahwa : Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil
2.	Aristoteles	Tujuan hukum menurut Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menyebutkan teorinya bahwa: Tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
3.	Jeremy Bentham	Jeremy Bentham, dalam bukunya Introduction to the morals and legislation menyatakan bahwa: Hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
4.	Wirjono Prodjodikoro	Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum sebagai berikut : Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.
5.	Van Kan	Mengenai tujuan hukum Van Kan berpendapat bahwa: Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Label:Kelas IX

Label:Kelas IX

No.	Pokok Pikiran	Keterangan
1.	Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).	Negara mengatasi segala faham golongan dan mengatasi faham perorangan. Negara, menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain, negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila.
2.	Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).	Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam “Pembukaan” dan merupakan suatu sebab tujuan (kausa finalis) sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila.
3.	Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).	Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila.
4.	Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).	Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” menuntut konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi-pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan YME, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan YME. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur.Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila.

No.	Pokok Pikiran	Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945
1.	Persatuan	Pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 25 A, pasal 27 ayat 3, pasal 18 B ayat 1 dan 2, pasal 22 E ayat 5, pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, pasal 31 ayat 5,  pasal 32 ayat 2, pasal 35, pasal 36, pasal 36 A, pasal 36 B, pasal 37 ayat 5.
2.	Keadilan Sosial	Pasal 1 ayat 3, Pasal 18 A ayat 2, pasal 23 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1, 2, dan 5, pasal 32 ayat 1, pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 1, 2, dan 3.
3.	Kedaulatan Rakyat	Pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 6 A ayat 1, pasal 6 A ayat 4, pasal 11 ayat 2, pasal 18 ayat 3 dan 4, pasal 19 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21, pasal 22 C ayat 1, pasal 22 E ayat 1, 2, dan 4, pasal 23 ayat 2, pasal 24 B ayat 3, pasal 31 ayat 1.
4.	Ketuhanan	pasal 1 ayat 1 dan 3, pasal 27 ayat 2 dan 3, Pasal 28 A-J, pasal 30, pasal 33 dan 34, pasal 31 dan 32, pasal 2, pasal 4, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 E, pasal 2pasal 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C, pasal 25 A, pasal 26.

Label:Kelas IX

1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Politik

• Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
• Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia yang dikembangkan di Indonesia dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi Pancasila tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu dan golongan. 
• Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
• Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasia. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundangan dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Ekonomi

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai oleh negara
• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasioleh negara dn dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatan ekonomi nasional.

3. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Sosial Budaya



4. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Pertahanan dan Keamanan.

Label:Kelas IX

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Hakikat Ideologi Terbuka
Ideologi adalah kumpulan gagasan/ konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, dan tujuan. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ideologi bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jatidirinya.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut.

Perbedaan
Ideologi Terbuka	Ideologi Tertutup
Sistem pemikiran yang terbuka Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakatsendiri Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusian.	Sistem pemikiran yang tertutup Cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melangengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat Tertutup terhadap pemikiranpemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya.

Ideologi terbuka lebih unggul jika dibandingkan dengan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan,melainkan dibutuhkan oleh berbagai negara. Hampir dapat dipastikan, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis, mengalami kehancuran secara ideologis.
Beberapa contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, kebudayaan, pertahanan dan kemanan antara lain sebagai berikut.

1. Bidang Politik: Pancasila mengandung nilai-penting penting seperti bermusyawarah dalam menentukan keputusan
2. Bidang Pendidikan: Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang penting untuk membangun kepribadian siswa
3. Bidang Hukum: Pancasila merupakan sumber keadilan negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil yang beradab
4. Bidang Kebudayaan: Pancasila  menjaga ikatan manusia dengan Tuhannya dengan melalui upacara adat yang terus terjaga secara turun temurun
5. Pertahanan dan keamanan: Pancasila menjaga keutuhan NKRI dengan asas-asas yang luhur dalam segala bentuk upaya menjaga kemanan.

2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasimasyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan.
3. Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi, yaitu:
a. Dimensi Idealisme
Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh itu, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya.

b. Dimensi normatif
Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental).

c. Dimensi Realitas
Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila:

• Tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata
• Bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata dan reformatif yang mamapu melakukan perubahan.
• Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme.

Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi ideologi terbuka. Akan tetapi, meskipun demikian keterbukaan Pancasila bukan berarti tanpa batas. Keterbukan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan:

• Stabilitas nasional yang dinamis
• Larangan untuk memasukan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme, leninisme dan komunisme
• Mencegah berkembanganya paham liberal
• Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat
• Penciptaan norma yang barus harus melalui konsensus

Label:Kelas IX

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional, dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

1. Masa Orde Lama
Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Periode 1945-1950
Pada periode 1945-1950 ada upaya-upaya mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya menganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan utamnay adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis yang berarti pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan.
2. Pemberontakan DI/TII  yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at islam. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

Periode 1950-1959
Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi leberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sehingga penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode ini muncul pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun dalam bidang politik pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Namun anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Periode 1956-1965
Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin karena demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Akibatnya Soekarno menjadi pemimpin yang otoriter, misalnya beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI.

Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis, namun pemberontakkan ini dapat digagalkan.

2. Masa Orde Baru
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dianggap sebagai sesosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Beliau berhasil membubarkan PKI dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya).

Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

3. Masa Reformasi
Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa reformasi antara lain sebagai berikut.

• Adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lainya berdampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika yang dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya.
• Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga yang ditandai dengan adanya tawuran pelajar,dan  tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya.
• Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Sehingga kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Salah satu kejadian yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar ini disebabkan oleh beberapa faktor.

1. Keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar. Karena baik buruknya rumah tangga sebuah keluarga akan mempengaruhi anak. Orang tua yang otoriter dalam pengasuhan yang dipenuhi tindakan kekerasan terhadap anak. 
2. Kualitas pengajaran yang tidak begitu memadai dan kurang menunjang proses belajar. Misalnya saja guru yang lebih berperan sebagai pelaksana aturan dan sebagai penghukum sehingga tidak bisa memberikan pendidikan moral dengan baik.
3. Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh buruk. Misalnya saja lingkungan kota yang penuh dengan kekerasan, yang disaksikan para remaja, adanya kelompok geng yang memiliki perilaku tidak baik, dan munculnya perbedaan resepsi yang akan mengakibatkan konflik diantara masyrakat lingkungan.

Untuk mengatasi tawuran antar pelajar memang diperlukan kerjasama yang baik antara keluarga (masyarakat) dengan sekolah. Keluarga sebagai pendidikan utama siswa daharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga harus mampu memberikan pendidikan moral yang baik bagi siswa. Selain itu, dari masing masing siswa harus introspeksi, jika mereka bertindak sesuai dengan norma yang ada tentunya tawuran tidak perlu terjadi.

Tawuran antar pelajar dapat menimbulkan perselisihan antar sekolah juga antar individu dan kelompok selain itu juga tawuran merupakan tindakan negatif yang di lakukan remaja karena sifatnya yang masih labil. Akan lebih baik jika antar sekolah mempererat tali silahturahmi misalnya membuat event-event olah raga bersama antar sekolah. Bagi para siswa sendiri, untuk menghindari tawuran antar pelajar mereka dapat membekali diri dengan iman dan taqwa, menyambung silahturahmi antar sekolah, dan tidak memilah milih teman sehingga tawuran antar pelajar tidak terjadi. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka.

Label:Kelas IX

Label:Kelas IX

Label:Kelas VIII