Home » » Pemerintahan Herman Williem Daendels

Pemerintahan Herman Williem Daendels

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda sehingga muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.

Dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Mengapa Inggris melakukan blokade terhadap Batavia? Inggris melakukan blokade terhadap Batavia agar Batavia tidak jatuh ke pihak Perancis setelah keluarnya "Surat-surat Kew" dari Raja Willem V. Indonesia merupakan pusat penghasil rempah-rempah yang terbesar saat itu. Tak heran bila banyak Negara di eropa berebut wilayah indonesia

Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

Bidang pertahanan dan keamanan
Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:
  1. Membuat Grote Postweg (Jalan Raya Pos) dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur) agar di setiap kota/kabupaten yang dilaluinya terdapat kantor-kantor pos sehingga penyampaian berita akan lebih cepat.
  2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan sebagai antisipasi terhadap serangan dari tentara Inggris yang juga ingin menguasai Jawa.
  3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.
  4. Menambah jumlah pasukan dari 4.000 orang menjadi 18000 orang, yang sebagian besar orang-orang Indonesia (dari Maluku, Jawa).
  5. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
anyer panarukan
Bidang Pemerintahan
Daendels juga banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara.
  1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
  2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
  3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
  4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Bidang Peradilan
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan.
  1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
  2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang Sosial Ekonomi
Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial.
  1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
  2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
  3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
  4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
  5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Dampak Kebijakan Daendels
  1. Dampak positif bagi Indonesia adalah yang pertama dapat kita rasakan adalah sarana dan prasarana jalan raya Anyer-Panarukan yang dibuat pada zaman pemerintahan Daendles. Manfaatnya masih dapat kita rasakan. Pembangunan Jalan Raya Pos ditujukan untuk kepentingan militer, akan tetapi lama kelamaan pembangunan ini malah memperkuat posisi perekonomian kota-kota yang dilaluinya.
  2. Dampak negatifnya adalah Daendels mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal.
  3. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan: kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat, munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta, dan pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

Walaupun sebenarnya langkah-langkah yang diambil Daedels sebenarnya tidak salah, akan tetapi dikarenakan pelaksanaannya yang sangat diktator sehingga selain banyak raja-raja Indonesia yang menentangnya. Setelah tiga tahun pemerintahannya, Daendels kemudian digantikan oleh Jansens yang awalnya adalah gubernur jendral ditanjung harapan.

Pemerintahan Janssen (1811
Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia.

Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajuritprajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae Updated at: 12:19 AM

0 komentar:

Post a Comment

Mohon tidak memasukan link aktif. Silahkan tulis url Anda dengan tanda koma (,). Jika saya sempat akan kunbal....