Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan HAM di Indonesia

Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Peran dan partisipasi masyarakat diatur di dalam UU No. 39 tahun 1999.  Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Sebagai contoh, Komnas HAM telah bertekad untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka kotak pengaduan dari masyarakat. Tekad dan usaha ini tidak akan berhasil apabila masyarakat enggan atau memilih diam terhadap berbagai praktik pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan penegakan HAM sangat dibutuhkan. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Memang sangat dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik.

Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, upaya penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala dan hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Upaya pemajuan dan penghormatan HAM harus didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara sudah seharusnya bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Diperlukan juga peran aktif warga negara untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam Pasal 28 J bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini mengandung arti bahwa sudah sepantasnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi tersebut sesuai dengan kodratnya.

1. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM dengan alasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM juga bertentangan dengan berbagai peraturan HAM. Pelanggaran HAM akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dalam berbagai segi kehidupan.
2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM dengan cara mendukung upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM lainnya. Upaya dukungan kita terhadap tindakan tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM perlu terus dilakukan. Bentuk dukungan lain yang dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan.

1. Instrumen HAM (peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM).
2. Aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya.
3. Proses Peradilan hak asasi manusia, seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya.

1. Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum internasional dalam International Crime Court (ICC).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana sesuai dengan Statuta Roma Tahun 1998.
3. Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan Kemanusiaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori. Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya.
4. Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.
5. Perlindungan saksi yang tidak maksimal.
6. Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum Acara KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

No.	Bidang	Tantangan yang Dihadapi	Solusi terhadap Tantangan
1.	Politik	Golongan Putih atau Golput	Golput ditentukan kesuksesan dalam hal pendaftaran pemilih. Jika pendaftaran pemilih bagus, maka semakin kecil golput masalah administratif dicegah. Partai politik bisa melakukan perubahan yang signifikan dalam dalam menampilkan citra yang positif dan kampanye yang kreatif sehingga rakyat bisa tertarik untuk memeriahkan pemilu.
2.	Ekonomi	Belum meratanya lapangan pekerjaan	Menciptakan lapangan kerja di daerah sehingga pulau Jawa tidak sebagai satu-satunya pusat industri di Indonesia. Pabrik-pabrik besar tidak hanya dibangun di Jawa, tapi diseluruh pulau besar di Indonesia secara merata. Dengan begitu, penduduk tidak perlu pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan karena didaerahnya sudah terdapat lapangan kerja yang bisa menampung mereka.
3.	Hukum	Perbedaan perlakuan di hadapan hukum	Rakyat kecil merasakan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka, tidak bagi pejabat. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan cara hukum dilaksankan tegas tanpa pandang bulu.
4.	Sosial	Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM	Dengan mensosialisasikan apa itu HAM kepada masyarakat dan memasukan HAM ke dalam kurikulum pendidikan karena pendidikan juga merupakan salah satu alat dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
5.	Budaya	Belum terbentuknya budaya hukum yang menghormati HAM	Para pejabat maupun kalangan praktisi hukum, serta masyarakat harus bekerja sama membentuk budaya hukum yang menghormati HAM sehingga pelaksanaan HAM berjalan dengan baik.
6.	Hankam	Keterbatasan sarana prasarana pertahanan dan keamanan	Pemerintah seharusnya memastikan daya dukung dan ketersediaan sarana pertahanan dan keamanan sehingga warga negara merasa aman dari serangan bangsa yang lain.