Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh Sekutu dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki Sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji dikemukakan dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.
Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh Sekutu justru menguntungkan bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Proses kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut.
1, Pembentukan BPUPKI
Pada tanggal 1 Maret 1945, panglima pemerintahan di Jawa Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosokai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI terdiri dari 63 orang, di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945 pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.
Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pembicaraan pertama dalam persidangan adalah merumuskan dasar negara dengan mendengarkan pidato beberapa tokoh pergerakan seperti Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Sukarno.
Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang ini juga membicarakan mengenai bentuk negara. Wacana yang muncul dalam persidangan mengenai bentuk negara adalah bentuk republik atau kerajaan. Pada akhirnya, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik.
BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Soepomo untuk merumuskan batang tubuh UUD.
Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang diketuai Sukarno melaporkan hasil kerja panitia yaitu:
- Pernyataan Indonesia Merdeka.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar.
- Batang Tubuh UUD.
2. Pembentukan PPKI
BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya kemudian dibubarkan. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Zyumbi Inkai sebagai ganti BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan.
Pada tanggal 9 Agustus Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Widyodiningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon/ Dalat Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.
3. Peristiwa Rengasdengklok
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Ketiga tokoh bangsa Indonesia yang dipanggil Pemerintah Jepang telah kembali ke tanah air. Para tokoh yang terus mengikuti perkembangan Perang Dunia II mempunyai ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu keputusan Jepang. Perbedaan pendapat sempat terjadi dalam mengambil keputusan kapan proklamasi kemerdekaan dinyatakan.
Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua atau para tokoh PPKI, dengan golongan muda. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan, sementara golongan tua menghendaki proklamasi menunggu perkembangan keputusan Jepang. Para anggota PPKI seperti Sukarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI.
Para pemuda mendesak agar Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mereka beralasan bahwa saat itu Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Rengasdengklok.
Soekarno-Hatta berada di Rengasdengklok selama satu hari penuh. Usaha dan rencana para pemuda untuk menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan tentara Jepang tidak dapat dilaksanakan. Namun, melalui pembicaraan antara Shodanco Singgih dengan Soekarno, menyatakan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta.
Shodanco Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Achmad Subardjo dengan Wikana. Tercapai kata sepakat, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu.
Laksamana Tadashi Maeda itu, Jusuf Kunto bersedia mengantarkan Achmad Subardjo dan sekretaris pribadinya pergi menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Sebelum berangkat ke Rengasdengidok, Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu, komandan kompi Peta Cudanco Subeno bersedia melepas Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta.
Perbedaan antara golongan tua dan golongan muda menunjukkan adanya saling menghargai antara golongan tua dan golongan muda. Walaupun golongan tua membawa paksa kedua tokoh golongan tua (Sukarno dan Hatta), namun mereka tetap menghormati kedua tokoh ini sebagai Bapak Bangsa. Keduanya tetap memperlakukan Sukarno dan Hatta dengan hormat. Sukarno dan Hattapun tidak membenci golongan muda. Bahkan kemudian mereka menuruti keinginan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Mari kalian galang persatuan dan kesatuan untuk saling bermusyawarah.
4. Perumusan Teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia
Sukarno dan Hatta akhirnya menyetujui Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan. Sukarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman Laksamada Maeda. Pertemuan di rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang, karena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat.
Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Sukarni, Mbah Diro, dan BM.Diah dari golongan muda hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antara Sukarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Sukarno yang berbunyi:
Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks tersebut. Sukarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Sukarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Sukarno juga diusulkan membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni diterima, kemudian Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, disertai perubahan-perubahan yang disetujui bersama.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Para pahlawan berjuang melawan penjajah dengan tujuan tercapainya Indonesia Merdeka. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional.
1. Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi
Pagi hari tanggal 17 agustus 1945 para pemimpin nasional dan para muda kembali ke rumah masing-masing. Rakyat dan tentara Jepang menyangka bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tentara Jepang memblokade lapangan Ikada. Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro melihat pasukan Jepang dengan senjata lengkap menjaga ketat lapangan tersebut. Sudiro melaporkan keadaan itu kepada Muwardi, Kepala Keamanan Sukarno. Sudiro mengetahui bahwa proklamasi akan diikrarkan di rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
Halaman rumah Sukarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Sudiro memerintahkan kepada S.Suhud, untuk mencari tiang bendera. Suhud menancapkan bambu tersebut di dekat teras dan memberi tali sebagai kelengkapan untuk pengibaran bendera. Di tempat lain, Fatmawati mempersiapkan bendera yang dijahit dengan tangan. Ukuran bendera tersebut masih belum standar seperti ukuran bendera saat ini.
Para muda menghendaki agar pembacaan teks proklamasi segera dilaksanakan, mereka mendesak Muwardi agar mengingatkan Sukarno untuk segera membacakan proklamasi. Akan tetapi, Sukarno menolak jika ia harus melaksanakannya sendiri tanpa Hatta. Keteganganpun terjadi karena Muwardi terus mendesak Sukarno untuk segera membacakan teks proklamasi tanpa harus menunggu kehadiran Hatta. Untunglah lima menit sebelum pelaksanaan upacara Hatta datang dan langsung menemui Sukarno untuk segera melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2. Pelaksanaan Upacara Proklamasi Kemerdekaan
Upacara dipimpin oleh Latief Hendraningrat tanpa protokol. Sukarno juga mempersiapkan diri, kemudian beliau menuju mikrofon. Sebelum membacakan teks proklamasi, Sukarno membacakan pidato singkat. Sukarno membacakan teks proklamasi setelah pidato singkatnya disampaikan.
3. Penyebaran Berita Proklamasi
Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah kelompok Sukarni. Kelompok ini bermarkas di Bogor Lama (sekarang menjadi Jalan Dr. Sahardjo, S.H.). Sukarni dan kelompoknya berusaha mengatur strategi untuk menyebarluaskan berita proklamasi.
Seluruh alat komunikasi yang tersedia dipergunakan, seperti pengeras suara, pamflet, dan bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh kota Jakarta. Propaganda ini dimaksudkan pula untuk mengerahkan massa agar hadir dalam pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara, tetapi juga melalui pers dan selebaran-selebaran kertas. Peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selebaran. Pada tanggal 20 Agustus 1945, hampir seluruh harian di Jawa memuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk.
Proklamasi Kemerdekaan Pintu Gerbang Pembangunan
Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan yang dicita-citakan masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat menentukan nasib sendiri. Pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah Indonesia merdeka, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut.
- Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sukarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
- Pembentukan Kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian.
- Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan mengantikan PPKI. Sukarno dan. Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP. Seluruh anggota PPKI kecuali Sukarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Sukarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Supriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.
0 komentar:
Post a Comment
Mohon tidak memasukan link aktif.